Kapuas7.Net, Sintang, Kalbar — Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memperkuat sistem deteksi dini konflik sosial dengan mengoptimalkan peran tim kewaspadaan daerah.
Langkah ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jaringan intelijen guna menjaga stabilitas wilayah.
Kepala Kesbangpol Sintang, Abdul Syufriadi, menegaskan bahwa strategi ini menjadi fondasi penting dalam mencegah konflik berkembang menjadi persoalan terbuka di tengah masyarakat.
“Pendekatan yang kita lakukan berbasis antisipasi. Potensi konflik harus terdeteksi lebih awal, bukan menunggu situasi membesar,” ujar Abdul Syufriadi saat ditemui, Rabu (16/4/2026).
Tim kewaspadaan daerah dibentuk melalui keputusan bupati dan diisi oleh berbagai unsur strategis, mulai dari kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Keberadaan tim ini dinilai efektif dalam menghimpun informasi awal dari lapangan.
Abdul Syufriadi menjelaskan, alur informasi yang cepat menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh tim langsung diteruskan secara berjenjang hingga ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti.
“Informasi dari lapangan sering kali lebih dulu masuk melalui tim. Ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merespons secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Sepanjang triwulan pertama 2026, Kesbangpol mencatat sejumlah potensi konflik yang berhasil diantisipasi.
Kasus tersebut meliputi persoalan pertambangan, sengketa antara masyarakat dan perusahaan, hingga konflik aset.
“Beberapa potensi konflik sudah difasilitasi sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka,” tegas Abdul Syufriadi.
Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga dinilai signifikan. Selain menyampaikan laporan, FKDM turut memberikan rekomendasi solusi yang membantu pemerintah daerah dalam merumuskan langkah penanganan.
“FKDM menjadi mitra strategis. Informasi yang disampaikan tidak hanya berupa laporan, tetapi juga analisis dan saran,” tambahnya.
Halaman:
