Kapuas7.Net, Sintang, kalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan berbagai manuver strategis guna mengatasi persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang masih cukup masif.
Salah satu langkah terobosan yang kini ditempuh adalah menjemput perhatian pemerintah pusat melalui mekanisme diskresi menteri.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Mursalin, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten yang baru menyentuh angka 13,3 persen menuntut adanya penanganan yang luar biasa.
Dengan total panjang mencapai 1.787 kilometer, keterbatasan anggaran daerah tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu singkat.
Kondisi infrastruktur yang masih didominasi kerusakan ini dipandang sebagai sebuah situasi yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya.
Mursalin menilai bahwa pemulihan akses transportasi darat di Bumi Senentang sudah masuk dalam kategori prioritas utama yang tidak bisa ditunda lagi.
“Kita melihat kondisi ini sebagai kegawatan darurat, karena jalan mantap kita masih sangat kecil dibanding total panjang 1.787 kilometer,” ungkap Mursalin saat menjelaskan urgensi perbaikan infrastruktur di ruang kerjanya.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah mengusulkan ruas-ruas jalan dengan tingkat urgensi tinggi atau yang menjadi sorotan publik agar mendapatkan diskresi langsung dari menteri terkait.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses penganggaran dan pengerjaan fisik tanpa harus menunggu siklus birokrasi reguler yang panjang.
Mursalin mencontohkan, infrastruktur yang sempat mendapat perhatian luas atau viral di media sosial, seperti ruas jalan Bedayan di Kecamatan Sepauk, dapat menjadi modal kuat untuk diusulkan ke pusat.
Melalui diskresi menteri, jalan-jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut berpotensi mendapatkan intervensi dana pusat lebih cepat.
“Kalau ada jalan yang viral dan sangat dibutuhkan masyarakat, itu bisa kita usulkan ke pusat melalui diskresi menteri,” jelas Mursalin mengenai strategi alternatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Halaman:
