Kapuas7.Net, Sintang, kalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui bahwa pembenahan infrastruktur jalan di Bumi Senentang memerlukan dukungan besar dari pemerintah pusat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Luasnya wilayah dan terbatasnya kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama mengapa intervensi anggaran nasional sangat dibutuhkan saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang, Mursalin, menegaskan bahwa tantangan infrastruktur di daerahnya masih sangat serius.

Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.787 kilometer, tingkat kemantapan jalan baru menyentuh angka 13,3 persen, sementara sisanya masih dalam kondisi yang memerlukan perbaikan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus mencari solusi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mursalin menyebut bahwa pihaknya secara aktif mendorong adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan akses transportasi di Sintang.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah inovasi, salah satunya meminta intervensi pemerintah pusat untuk membantu penanganan jalan kabupaten,” ujar Mursalin menjelaskan strategi percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu bentuk intervensi nyata yang kini tengah berjalan adalah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD.

Program ini memungkinkan ruas jalan yang berstatus kewenangan kabupaten mendapatkan kucuran anggaran langsung dari pemerintah pusat guna perbaikan kualitas jalan secara signifikan.

Mursalin mengungkapkan kabar baik bahwa untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Sintang berhasil mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dari program tersebut.

Hal ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperbaiki titik-titik kerusakan parah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Untuk tahun 2026, Kabupaten Sintang mendapat alokasi sekitar Rp210 miliar dari program IJD. Ini angka yang cukup besar dan sangat membantu kita dalam meningkatkan kualitas jalan,” jelas Mursalin dengan optimis.

Halaman:

Halaman:
1 2