Meskipun awalnya dikaitkan dengan kendala anggaran, gambaran lengkapnya terungkap pada Juni 2023 ketika Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa ancaman sanksi AS, bukan keterbatasan anggaran, yang menjadi pendorong keputusan pembatalan tersebut.
Kementerian secara spesifik menyebutkan kekhawatiran tentang sanksi CAATSA dan potensi masuk daftar pantauan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC).
Menyusul pembatalan Su-35, Indonesia beralih ke alternatif Barat.
Pada Februari 2022, negara ini menandatangani kontrak dengan Dassault Aviation untuk gelombang awal jet tempur Rafale, dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada Januari 2026.
Komitmen ini berkembang secara signifikan pada Agustus 2023 ketika gelombang kedua sebanyak 18 unit Rafale tambahan masuk dalam daftar pesanan, menjadikan total komitmen Rafale Indonesia mencapai 24 pesawat.
Pemerintah juga sempat merencanakan pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar sebagai solusi interim, dengan pengiriman dijadwalkan dalam 24 bulan ke Pangkalan Udara Pontianak di Kalimantan Barat.Namun, rencana ini kemudian juga dibatalkan.
Sejalan dengan komitmen Rafale, Indonesia tetap aktif dalam negosiasi untuk jet tempur F-15EX Amerika melalui prosedur Penjualan Militer Asing AS (FMS), dengan diskusi awal menargetkan pengiriman pada tahun 2027.
Program F-15EX mendapatkan momentum menyusul keterlibatan diplomatik tingkat tinggi, termasuk kunjungan Kepala Pentagon saat itu, Lloyd Austin, ke Jakarta pada November 2022, dan kunjungan Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto, ke fasilitas produksi Boeing di St. Louis, Missouri.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) pada Februari 2022 telah mengumumkan bahwa potensi penjualan pesawat F-15EX dan peralatan terkait ke Indonesia bernilai hingga $13,9 miliar, tergantung persetujuan Kongres AS. Pesawat F-15EX yang diperoleh Indonesia akan diberi penunjukan sebagai F-15IDN.
Pergeseran yang tampak ke arah pesawat tempur China dan berpotensi Rusia ini terjadi di tengah latar belakang hubungan Indonesia yang semakin mendalam dengan China.
Pada Januari 2025, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan kelompok BRICS yang dipimpin China, memposisikan diri sebagai advokat vokal untuk keterlibatan ASEAN yang lebih besar dalam blok yang berfokus pada isu-isu perdagangan, pembangunan, dan tata kelola global.
