ESDM Mendorong Evaluasi Lintas Kementerian untuk Solusi
Menyikapi lambannya kemajuan proyek-proyek strategis ini, Kementerian ESDM mendorong adanya evaluasi komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian.
Langkah ini bertujuan untuk meninjau kembali kebutuhan input dan tingkat kelayakan masing-masing proyek agar tidak menjadi beban bagi kebijakan nasional secara keseluruhan.
Tri Winarno juga mengingatkan bahwa urgensi pembangunan smelter semakin mendesak seiring dengan pemberlakuan larangan ekspor bijih bauksit sejak 11 Juni 2023.
Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan proses pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Respons Ekonomi terhadap Kebijakan Tarif AS
Investasi Tertahan, Target Hilirisasi Terancam Gagal
Hingga saat ini, enam proyek smelter bauksit yang masih berstatus “on going” mencatatkan total investasi sebesar USD 2,18 miliar.
Sementara itu, kapasitas produksi alumina dari smelter yang telah beroperasi mencapai 4,3 juta ton per tahun pada tahun 2024, meningkat dari 3,3 juta ton pada tahun 2022.
Jika kondisi stagnasi proyek smelter terus berlanjut, Indonesia berpotensi gagal mencapai target hilirisasi yang telah ditetapkan.
Selain berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, situasi ini juga dapat berdampak negatif pada citra investasi di sektor pertambangan nasional.***
